Berita

Beli rumah di sleman wajib berhati-hati (Bag II)

11 Agustus 2010 - Informasi

Pembangunan rumah yang benar adalah apabila seluruh proses tersebut diatas telah dilalui oleh pengembang,
sehingga pembangunan fisik perumahan adalah setelah terbit IMB per unit rumahnya. Sedangkan pembangunan perumahan yang mendahului sebelum terbitnya izin-izin tersebut diatas agar diwaspadai oleh calon pembeli rumah.
Banyak kasus pengembang tidak bertanggung jawab atas perizinan perumahan yang dilakukan, sehingga sangat merugikan konsumen.
dan tidak sedikit pula Banyak konsumen perumahan yang sudah menempati rumah yang dibelinya, tetapi tidak memegang legalitas izin atas rumah yang ditempati. Bahkan ada mereka yang menempati rumah sudah bertahun-tahun tidak memegang bukti kepemilikan hak atas tanah (sertipikat) yang dibelinya dan hanya memegang kuitansi pembelian atau perikatan jual beli yang tidak mempunyai kekuatan hukum yang kuat.

BPPD Sleman menegaskan bahwa perizinan perumahan adalah tanggung jawab pengembang, sehingga konsumen perumahan membeli rumah sudah dalam keadaan lengkap legaitas izin dan layak huni.
Kasus-kasus yang terjadi pengembang tidak bertanggung jawab menuntaskan izin yang menjadi kewajibannya, sehingga konsumen harus ikut menanggungnya.
Yang pernah terjadi, dalam pengurusan IPT/IL pengembang tidak mau membayar retribusi IPPT-nya, sehingga meminta konsumen ikut menanggungnya, demikian juga dalam pengurusan siteplan dan IMB,
Sedangkan pengembang lari dari tanggung jawab. Tidak bisa dihubungi dan kantornya tidak ada lagi atau tutup. Dengan kasus-kasus seperti di atas, tentunya sangat merugikan konsumen, akbibat ulah pengembang tersebut pemerintah juga ikut kena dampaknya, karena masyarakat mengajukan aduannya ke pemerintah.

Diharapkan kepada pengembang tidak hanya mencari  keuntungan tanpa memperhatikan kewajiban-kewajiban pengembang dan hak-hak konsumen perumahan yang harus dipenuhi. Segala  hal yang berkaitan dengan kelengkapan legalitas perizinan sebenarnya akan meningkatkan daya saing perumahan itu sendiri dan pengembang perumahan dimata konsumen.
Pengembang dan lokasi perumahan yang legalitasnya lengkap akan dilirik calon pembeli dan mempunyai nilai jual yang lebih. Pemasaran perumahan yang dilakukan seharusnya dilakukan dengan jujur dan apa adanya sehingga konsumen mendapatkan perumahan sesuai dengan promosi yang ditawarkan. Termasuk proses legalitas izin yang telah dan akan dilakukan kaitannya dengan perumahan yang dibangun, agar disampaikan kepada calon pembeli.

Untuk mengantisipasi hal tersebut, melalui Perbub 11 Tahun 2007 sebagaimana diatas, pasal 16, maka setiap pengembang perumahan harus memiliki sertipikat pengembang perumahan yang dikeluarkan oleh lembaga yang berwenang dan atau tergabung  dalam asosiasi pengembang perumahan yang sah menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan dengan dipersyaratkan demikian, pengembang mempunyai tanggung jawab moral untuk melakukan pembangunan perumahan dan pemasarannya dengan penuh tanggung jawab. Baik tanggung jawab kepada asosiasi atau kepada konsumen pembeli perumahan.
Selain rumah dalam perumahan, maka rumah yang dijual pribadi persorangan di luar perumahan perlu menjadi perhatian calon pembeli, terutama rumah-rumah yang terletak di tengah persawahan.
Dimungkinkan rumah-rumah yang berada di persawahan berdiri diatas tanah yang statusnya sawah, sehingga sesuai peraturan hal tersebut tidak benar dan menyalahi fungsi kawasan. Bangunan hanya bisa didirikan di atas tanah pekarangan dan harus mendapat izin mendirikan bangunan (IMB). Rumah harus berdiri diatas tanah pekarangan yang dapat dilihat dalam bukti sertipikat, bahwa status tanahnya pekarangan dan ada IMB.

Sumber informasi dari BPPD-SLEMAN

admin (#4477 views)

  Kirim ke Teman   Cetak halaman ini   Posting komentar  Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

LAYANAN KAMI

JasaMengurusTanah.com terbentuk adalah turut serta dalam program pemerintah indonesia dalam pendaftran Pengukuran tanah sehingg diharapkan administrasi pertanahan akan semakin baik dan bidang tanah wilayah NKRI terdaftar semua sehingga ketika  di butuhkan informasi akan lebih cepat akurat. mengingat pendaftaran tanah indonesia baru sekitar kurang lebih 60 persen yang sudah di adakan ...

Layanan Lain

AGENDA

April 2021
MSSRKJS
123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930