Berita

Pendaftaran Tanah Karena Perubahan Fisik

29 September 2011 - Pertanahan

Sebagaimana diuraikan di atas bahwa pendaftaran karena perubahan data fisik
merupakan kegiatan administarsi dalam pendaftaran tanah yang dilaksanakan karena
terjadinya perubahan atas obyek hak atas tanahnya, terdiri dari :

  1. Pemecahan bidang tanah
Istilah pemecahan dibedakan dengan pemisahan. Pemecahan bidang tanah
berarti bidang tanah tersebut dipecah habis secara sempurna dan menjadi bagianbagian
bidang tanah yang baru (tidak ada lagi aslinya), sedangkan pemisahan berarti
satu bidang tanah diambil sebagian menjadi bidang tanah yang baru dan bidang tanah
induknya masih tetap ada dan berlaku serta tidak berubah identitasnya, hanya yang
berkurang luas tanahnya setelah dikurangi dengan bidang tanah yang dipisah tersebut.
Pengaturan pendaftaran dari pemecahan bidang tanah tersebut diatur dalam
Pasal 48 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menentukan bahwa atas
permintaan pemegang hak yang bersangkutan, satu bidang tanah yang sudah didaftar
dapat dipecah secara sempurna menjadi beberapa bagian, yang masing-masing
merupakan satuan bidang baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah
semula. Terhadap masing-masing bidang tanah hasil pemecahan tersebut maka untuk
tiap bidang dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat untuk menggantikan surat
ukur, buku tanah dan sertipikat asalnya.

Jika hak atas tanah yang bersangkutan dibebani Hak Tanggungan, dan atau
beban-beban lain yang terdaftar, pemecahan bidang tanah baru boleh dilaksanakan
setelah diperoleh persetujuan tertulis dari pemegang Hak Tanggungan atau pihak lain
yang berwenang menyetujui penghapusan beban yang bersangkutan.
Perlu dicatat bahwa pemecahan atas bidang tanah pertanian, wajib
memperhatikan ketentuan mengenai batas minimal sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlaku. Hal ini tentunya untuk menghindari terjadinya luas
bidang tanah yang kecil-kecil yang melanggar batas minimum (pragmentasi) sehingga
bidang-bidang tanah tersebut tidak produktif lagi.
Lebih lanjut diuraikan dalam Memori Penjelasan Pasal 48 tersebut bahwa
pemecahan bidang tanah harus memperhatikan rambu-rambu, antara lain :
  1. Harus sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RUTRWK) yang berlaku, misalnya semula peruntukannya untuk tanah pertanian akan dipecah-pecah menjadi perumahan tempat tinggal.
  2. Tidak boleh mengakibatkan tidak terlaksananya ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, misalnya ketentuan landreform (Undang Undang Nomor 56 tahun 1960 mengenai penetapan luas tanah pertanian yang terkait dengan larangan fragmentasi).
  3. Tidak boleh merugikan kepentingan kreditor yang mempunyai hak tanggungan atas tanah yang bersangkutan.
Ketentuan teknis dari pemecahan, pemisahan dan penggabungan bidang tanah
diatur secara rinci dalam Pasal 133 s/d 135 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala 2 BPN Nomor 3 tahun 1997. Pemecahan bidang tanah dilakukan setelah diajukan permohonan oleh pemegang hak dengan melampirkan :
  1. Sertipikat hak atas tanah yang bersangkutan;
  2. Identitas pemohon.
  3. Persetujuan tertulis pemegang Hak Tanggungan, apabila hak atas tanah yang bersangkuatan dibebani Hak Tanggungan.
Untuk mendapatkan satuan-satuan bidang tanah baru dari pemecahan tersebut
dilaksanakan pengukuran, selanjutnya masing-masing bidang tanah tersebut dibuatkan
surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru sebagai pengganti dari surat ukur, buku
tanah dan sertipikat asalnya, dan untuk pendaftarannya masing-masing diberi nomor
hak baru, sedang surat ukur, buku tanah dan sertipikat asal dinyatakan tidak berlaku
lagi, dengan mencatatkan kalimat :
“Tidak berlaku lagi karena haknya sudah dibukukan sebagai hak atas bidangbidang
tanah hasil pemecahan sempurna, yaitu Hak...Nomor...s/d ...(lihat buku
tanah nomor...s/d...)”
yang dibubuhi tanda tangan Kepala Kantor Pertanahan atau pejabat yang ditunjuk
berikut cap dinas Kantor Pertanahan.
Catatan mengenai adanya Hak Tanggungan dan beban lain yang ada pada buku
tanah dan sertipikat asal dicatat pada buku tanah dan sertipikat baru.
Pencatatan pemecahan bidang tanah tersebut dikerjakan juga dalam daftardaftar
lain dan peta pendaftaran tanah atau peta-peta lain yang ada dengan menghapus
gambar bidang tanah pecahannya yang diberi nomor-nomor hak atas tanah dan surat
ukur yang baru. Hal lain yang perlu ditekankan bahwa status hukum bidang-bidang
tanah hasil pemecahan adalah sama dengan status bidang tanah semula/asal.

2) Pemisahan Bidang Tanah

Secara teknis, pemisahan bidang tanah diatur dalam Pasal 49 Peraturan
Pemerintah Nomor 24 tahun 1997 yang menentukan bahwa atas permintaan
pemegang hak yang bersangkutan, dari satu bidang tanah yang sudah didaftar dapat
dipisahkan sebagian atau beberapa bagian, yang selanjutnya merupakan satuan bidang
baru dengan status hukum yang sama dengan bidang tanah semula.
Untuk satuan bidang baru yang dipisahkan tersebut dibuatkan surat ukur, buku
tanah dan sertipikat sebagai satuan bidang tanah baru dan pada peta pendaftaran,
daftar tanah, surat ukur, buku tanah dan sertipikat bidang tanah semula dibubuhkan
cacatan mengenai telah diadakannya pemisahan tersebut.
Dijelaskan bahwa dalam pemisahan bidang tanah, maka bidang tanah yang
luas diambil sebagian yang terjadi satuan bidang baru. Dalam hal ini bidang tanah
induknya masih ada dan tidak berubah identitasnya, kecuali mengenai luas dan
batasnya. Istilah yang digunakan adalah pemisahan, untuk membedakannya dengan
apa yang dilakukan dalam pemecahan bidang tanah.
Hal yang perlu diketahui adalah bahwa dalam permohonan pemisahan bidang
tanah disebutkan untuk kepentingan apa pemisahan tersebut dilakukan. Persyaratan
dan prosedur pemisahan tersebut sama dengan yang berlaku untuk pemecahan bidang
tanah. Hanya saja dalam pendaftaran pemisahan bidang tanah surat ukur, buku tanah
dan sertipikat yang lama tetap berlaku untuk bidang tanah semula setelah dikurangi
bidang tanah yang dipisahkan dan pada nomor surat ukur dan nomor haknya 3 ditambahkan kata “sisa” dengan tinta merah, sedangkan angka luas tanahnya dikurangi dengan luas bidang tanah yang dipisahkan.

3) Penggabungan Bidang Tanah

Penggabungan bidang-bidang tanah dapat dilakukan terhadap dua bidang tanah atau lebih yang sama status haknya (misalnya sama-sama Hak Milik) dan juga sama pemegang hak atas tanahnya serta letak masing-masing bidang tanah berbatasan. Ketentuan dalam Pasal 50 mengatur bahwa atas permintaan pemegang hak yang bersangkutan, dua bidang tanah atau lebih yang sudah didaftar dan letaknya berbatasan yang kesemuanya atas nama pemilik yang sama dapat digabung menjadi
satu satuan bidang baru, jika semuanya dipunyai dengan hak yang sama dan bersisa jangka waktu yang sama.
Untuk satuan bidang yang baru tersebut dibuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat dengan menghapus surat ukur, buku tanah dan sertipikat masing-masing. Sama seperti permohonan pemecahan dan pemisahan hak, dalam penggabungan hak ini, menurut Pasal 135 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala BPN Nomor 3 tahun 1997 permohonan penggabungan hak disampaikan oleh pemegang hak dengan menyebutkan untuk kepentingan apa pengabungan tersebut dilakukan dan melampirkan sertipikat-sertipikat hak atas bidang-bidang tanah yang
akan digabungkan dan identitas pemohon. Pengabungan bidang-bidang tanah hanya dapat dilakukan apabila tidak ada catatan mengenai beban Hak Tanggungan atau beban lainnya pada hak atas tanah tersebut.
Pendaftaran pengabungan bidang-bidang tanah dilakukan dengan menyatakan
tidak berlaku lagi surat ukur, buku tanah, dan sertipikat lama dan membuatkan surat ukur, buku tanah dan sertipikat baru untuk bidang tanah hasil pengabungan. Ditambahkan bahwa penggabungan dua bidang tanah atau yang lebih yang berbeda jangka waktu berakhirnya dapat dilakukan, dengan ketentuan bidang-bidang tanah tersebut disesuaikan jangka waktu berakhirnya hak dengan jangka waktu yang terpendek atau yang terpanjang melalui pelepasan hak untuk jangka waktu yang berlebih atau perolehan hak untuk jangka waktu yang kurang. Kepala Kantor Peratanahan diberi kewenangan untuk memberikan penetapan yang diperlukan untuk penyesuaian jangka waktu tersebut dengan memberikan catatan seperlunya dalam buku tanah dan sertipikat serta daftar umum lainnya.

yoyok (#3575 views)

  Kirim ke Teman   Cetak halaman ini   Posting komentar  Share on Facebook

Komentar Untuk Berita Ini (0)

LAYANAN KAMI

JasaMengurusTanah.com terbentuk adalah turut serta dalam program pemerintah indonesia dalam pendaftran Pengukuran tanah sehingg diharapkan administrasi pertanahan akan semakin baik dan bidang tanah wilayah NKRI terdaftar semua sehingga ketika  di butuhkan informasi akan lebih cepat akurat. mengingat pendaftaran tanah indonesia baru sekitar kurang lebih 60 persen yang sudah di adakan ...

Layanan Lain

AGENDA

September 2017
MSSRKJS
12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930