Berita

PENGUKURAN DAN PEMETAAN TITIK DASAR TEKNIK (Bag II)

31 Desember 2010 - Surveyor Kadastral

Perencanaan 

Dalam hal pemasangan titik dasar teknik dilakukan untuk perapatan, perencanaan penempatan lokasi titik dasar teknik dilakukan dengan sistem grid, dengan panjang dan lebar grid disesuaikan dengan kerapatan seperti yang dimaksud dalam pasal 2. Kerapatan dimaksud adalah kerapatan maksimum yang diperkenankan dan perencanaan penempatannya diusahakan sedapat mungkin dekat dengan lokasi yang dapat dijangkau (misalnya : pinggir jalan, pemukiman) sehingga memudahkan mobilisasi dan pengukuran yang akan dilakukan.

Rencana pemasangan titik dasar teknik pada peta perencanaan tersedia juga dicantumkan nomor titik dasar teknik yang akan dipasang. Penomoran titik dasar teknik dilakukan dengan berpedoman pada pasal 6 dan lampiran 2. 
Contoh :

09002   – titik dasar teknik orde 2  terletak  di  Propinsi DKI Jakarta dengan nomor urut 2.     
0901002 – titik dasar teknik orde 3 terletak di Propinsi DKI Jakarta , Kodya Jakarta Pusat dengan nomor urut 2.
2 titik dasar teknik orde 4 pada suatu wilayah desa / kelurahan dengan nomor urut 2 dengan sistem koordinat nasional.
3 titik dasar teknik orde 4 pada suatu wilayah desa / kelurahan dengan nomor urut 3 dengan sistem koordinat lokal.
- Titik dasar teknik perapatan bersifat sementara dan berfungsi sebagai titik bantu selama pengukuran bidang tanah berlangsung. Untuk memudahkan penandaan titik dasar teknik perapatan pada formulir data pengukuran dan perhitungan, petugas pengukuran diberikan kebebasan untuk memberikan nomor dengan catatan harus unik / tunggal pada setiap titik dasar teknik perapatan selama dilakukannya pengukuran bidang tanah.

Kode administrasi propinsi dan kabupaten / kotamadya  sesuai dengan lampiran 6  adalah nama propinsi dan kabupaten / kodya yang tercatat pada saat pearaturan ini ditetapkan. Untuk wilayah-wilayah administrasi baru yang muncul setelah ditetapkannya peraturan ini, kode administrasi  dibuat dengan melanjutkan kode administrasi yang tercantum pada peraturan tersebut, berdasarkan urutan waktu ditetapkannya daerah administrasi yang bersangkutan, misalnya ; untuk Kodya Bekasi yang telah ditetapkan setelah diterbitkannya peraturan ini akan mendapat kode 26 untuk Daerah Tingkat II. Untuk keperluan koordinasi pemberian kode Daerah Tingkat I, Direktorat Pengukuran dan Pemetaan akan menetapkan kode Daerah Tingkat I dan Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional di tingkat Propinsi akan menetapkan kode Daerah Tingkat II bila terjadi penambahan daerah-daerah administrasi baru.

Penomoran titik dasar teknik yang akan dipasang dilakukan dengan memperhatikan nomor urut titik dasar teknik yang terakhir sesuai dengan ordenya pada wilayah propinsi / kabupaten / kotamadya yang bersangkutan (berdasarkan hasil inventarisasi jumlah titik dasar teknik yang telah terpasang). Contoh : nomor urut titik dasar teknik orde 3 di Kodya Jakarta Pusat yang terakhir adalah 30, maka nomor urut titik dasar teknik yang baru akan dimulai pada nomor 31 dan seterusnya.

Dalam hal pemasangan titik dasar teknik dilakukan untuk pengikatan bidang tanah dan bidang tanah tersebut belum mempunyai lembar peta dasar pendaftaran / peta pendaftaran, pada lokasi yang akan dipasang titik dasar teknik diberi tanda di atas peta perencanaan yang telah dipersiapkan dengan kriteria sebagai berikut :

  • Bila bidang tanah tersebut termasuk daerah pertanian, pemohon pengukuran harus menyiapkan minimal 2 (dua)  buah titik dasar teknik orde 4 dengan jarak pemasangan maksimum 1,5 km (sesuai dengan format lembar peta pendaftaran skala 1:2.500 yang akan dibuat).
  • Bila bidang tanah tersebut termasuk daerah pemukiman, pemohon pengukuran harus menyiapkan minimal 2 (dua) buah titik dasar teknik orde 4 dengan jarak pemasangan maksimum 500 m (sesuai dengan format lembar peta pendaftaran skala 1:1.000 yang akan dibuat).
  • Bila bidang tanah tersebut termasuk perkebunan besar, pemohon pengukuran harus menyiapkan minimal 2 (dua) buah titik dasar teknik orde 4 dengan jarak pemasangan maksimum 6 km (sesuai dengan format lembar peta pendaftaran skala 1:10.000 yang akan dibuat).

  • Bila bidang tanah yang diukur terletak dengan jarak lebih dari 2 (dua) km terhadap 2 (dua) buah titik dasar teknik nasional atau berjarak maksimum 2 (dua) km terhadap 1 (satu) titik dasar teknik nasional, pemetaan titik dasar teknik yang akan dipakai sebagai pengikatan harus dilakukan di atas peta perencanaan.

Survei Pendahuluan

Survei Pendahuluan adalah tahapan kegiatan yang dilakukan untuk memastikan lokasi pemasangan titik dasar teknik sesuai dengan perencanaan yang telah dilakukan dengan melihat kondisi nyata di lapangan. Pada tahap ini setiap titik yang akan dipasang di lapangan dan titik yang akan dipakai sebagai titik ikatan harus ditinjau kondisi fisiknya di lapangan. Bila lokasi yang akan dipasang termasuk di dalam daerah batas administrasi propinsi / kabupaten / kotamadya / kecamatan / desa / kelurahan , bila memungkinkan perencanaan pemasangan titik dasar teknik dilakukan pada batas administrasi tersebut dengan memperhatikan peta administrasi wilayah tersebut. Apabila titik dasar teknik yang akan dipasang adalah titik dasar teknik orde 4, tugu-tugu instansi lain yang berada di sekitar lokasi harus diperiksa  kondisi fisiknya. Hal ini dilakukan sebagai dasar untuk menentukan apakah tugu instansi lain tersebut dapat dijadikan sebagai titik dasar teknik orde 4 atau tidak.

Untuk setiap titik-titik yang akan dipasang (titik-titik baru), apabila pengukurannya menggunakan metoda pengamatan satelit, harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut ;

  1. Lokasi yang mudah dicapai.
  2. Ruang pandang bebas ke langit  15 dari horizon.
  3. Jauh dari sumber interferensi elektris.
Titik-titik yang dipasang dan diukur dengan pengukuran terrestrial harus memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut ;

  1. Setiap titik pada jaringan kerangka titik dasar teknik harus dapat terlihat dengan titik sebelum dan sesudahnya.
  2. Sudut  yang  akan diukur harus tidak terlalu lancip (sudut tidak kurang dari 30 dan tidak terlalu tumpul ( sudut tidak lebih  dari  330. 
  3. Tidak berada pada tanah dengan kemiringan yang curam serta tidak berawa.

Mengingat fungsi titik dasar teknik sebagai pengikatan, diusahakan sebaiknya lokasi titik dasar teknik berada pada tanah-tanah negara dan kondisi tanahnya relatif stabil. Contoh ; berada di kantor-kantor pemerintahan/swasta. Setelah mempertimbangkan seluruh kriteria tersebut di atas,  tandai lokasi titik dasar teknik tersebut dengan patok kayu di lapangan dan pada peta rencana serta diupayakan untuk mendapatkan izin pemasangan dari pimpinan instansi setempat bila titik dasar teknik yang akan dipasang berada pada kantor pemerintahan/swasta atau pemilik tanah bila titik dasar teknik tersebut akan dipasang pada tanah-tanah masyarakat. Demikian pula kepada instansi pemilik tugu bila tugu instansi tersebut akan dipergunakan sebagai titik dasar teknik orde 4. Bila tugu tersebut dipakai, cantumkan nomor titik dasar teknik tersebut di peta rencana sesuai dengan lampiran 1. Penomoran dilakukan sebagai berikut ;  bila di lapangan ditemukan tugu Dinas Tata Kota dengan nomor tugu DTK-205, pada peta rencana dicantumkan DTK-205/101, dimana 101 adalah nomor urut titik dasar teknik orde 4 di desa/kelurahan tersebut.
dan jangan sampai ketinggalan simak dulu TDT (BAG I)

yoyok (#3542 views)

  Kirim ke Teman   Cetak halaman ini   Posting komentar  Share on Facebook

Berita Terkait

Komentar Untuk Berita Ini (0)

LAYANAN KAMI

JasaMengurusTanah.com terbentuk adalah turut serta dalam program pemerintah indonesia dalam pendaftran Pengukuran tanah sehingg diharapkan administrasi pertanahan akan semakin baik dan bidang tanah wilayah NKRI terdaftar semua sehingga ketika  di butuhkan informasi akan lebih cepat akurat. mengingat pendaftaran tanah indonesia baru sekitar kurang lebih 60 persen yang sudah di adakan ...

Layanan Lain

AGENDA

August 2018
MSSRKJS
1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031