Berita
Sabron Djamil P, Minta Masyarakat Sadar Pengurusan Sertifikat Tanah
29 November 2013 - Berita
Suara Indrapura : Banyaknya masyarakat yang masih tidak memiliki sertifikat tanah dikeluhkan oleh salah satu anggota DPRD Jawa Timur dari dapil VI yang meliputi daerah pemilihan Blitar, Kediri dan Tulung Agung. Karena itu, mengingat begitu pentingnya sertifikat tanah, masyarakat harus sadar untuk mengurus sertifikat tanah.
Sabron Djamil Pasaribu menjelaskan bahwa pihaknya melihat banyak masyarakat yang belum sadar akan pentingnya sertifikat tanah. Alhasil, mereka terkesan malas untuk mengurusnya.”Dari segi infrastruktur sudah lumayan baik. Akan tetapi dari segi hukum terutama untuk mengurus sertifikat tanah masih kurang kesadaran,” Kata politisi yang juga menjabat sebagai ketua komisi A DPRD Jatim ini.
Kurangnya kesadaran masyarakat tersebut, tidak hanya terjadi di daerah Kediri saja. Melainkan, di dua daerah yang lain di dapilnya yakni di Blitar dan Tulung Agung, juga terjadi kurangnya kesadaran masyarakat,”mayoritas di semua daerah yang termasuk di dapil saya,”tegasnya,
Kurangnya kesadaran masyarakat ini menurutnya bisa menimbulkan konflik dikemudian hari, Yakni ketika terjadi sengketa tanah atau lahannya akan difungsikan untuk pelayanan kepada masyarakat oleh pemerintah. “Jika tidak ada sertifikatnya, bagaimana ada pembuktian bahwa lahan itu resmi miliknya. Ini kan bisa jadi lahannya, akan diambil alih oleh orang lain,”tandasnya.
Ia menambahkan selain memang kurang kesadaran dari masyarakat, pelayanan publik dari institusi pemerintahan memang sangat rendah. Kesan birokrasi yang berbelit-belit juga membuat masyarakat malas untuk mengurus sertifikat tanah, “stigma Badan Pertanahan yang masih terbelit-belit masih tertanam dibenak masyarakat,”ungkapnya.
Karena itu, pihaknya juga menghimbau kepada instansi tersebut untuk memperbaiki pelayanannya kepada masyarakat. Jika masih dipersulit oleh BPN (Badan Pertanahan Nasional) , pihaknya siap untuk mendampingi masyarakat untuk mengurus sertifikat. “Kalau masih dipersulit, kami siap untuk melakukan pendampingan,”tegasnya.
Lebih lanjut politisi dari fraksi Golkar ini menjelaskan bahwa di era reformasi ini, tidak sepantasnya ada institusi pemerintah yang masih terbelit-belit dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terlebih lagi menurutnya sudah dilakukan birokrasi. “tidak ada alasan lagi, bagi institusi BPN untuk memberikan pelayanan yang terbelit-belit,”ujarnya. Sumber http://dprd.jatimprov.go.id
Kirim ke Teman
Cetak halaman ini
Posting komentar
Share on Facebook
